SANGATTA – Puluhan guru honorer murni menggelar aksi damai di depan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, Senin (04/05/2026). Aksi ini menjadi simbol keresahan panjang para pendidik yang merasa nasib mereka belum mendapat kepastian dari pemerintah.

 

Dengan penuh harap, para guru menyuarakan tuntutan utama: kejelasan status kepegawaian dan kesempatan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa melalui skema yang dianggap memberatkan. Mereka menilai, pengabdian bertahun-tahun seharusnya menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar mengikuti prosedur administratif yang kaku.

 

Koordinator aksi mengungkapkan, banyak guru honorer murni telah mengabdi dalam waktu lama dengan penghasilan minim. Ironisnya, mereka juga dihadapkan pada kebijakan penghapusan tenaga honorer yang direncanakan berlaku pada akhir 2026. Kondisi ini membuat para guru semakin cemas akan masa depan mereka.

 

“Sudah lama kami mengabdi, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami hanya ingin diperhatikan dan diprioritaskan,” ujarnya dengan nada penuh harap.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kutai Timur, Misliansyah, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah mengangkat lebih dari tujuh ribu tenaga honorer (TK2D), termasuk guru, menjadi ASN PPPK. Namun, ia mengaku terkejut saat menemukan sekitar 795 guru honorer murni yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah, tetapi tidak tercatat dalam database honorer pemerintah daerah.

 

Meski demikian, pihaknya telah melakukan pendataan dan mengusulkan analisis jabatan sebanyak 251 formasi agar para guru honorer murni memiliki peluang mengikuti seleksi ASN PPPK sesuai mekanisme yang berlaku.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur, Mulyono, menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat 795 formasi yang telah disiapkan. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah saat ini hanya mampu membuka 251 formasi CPNS dan PPPK.

 

“Kami berharap tahun depan bisa lebih banyak lagi, bahkan kalau memungkinkan seluruhnya bisa terakomodasi,” jelasnya.

 

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui BKPSDM telah mengirim surat kepada Kementerian PAN-RB agar pada tahun mendatang pengangkatan CPNS dan PPPK dapat diprioritaskan khusus bagi tenaga pengajar di Kutai Timur.

 

Aksi damai ini menjadi pengingat bahwa di balik proses pendidikan yang berjalan setiap hari, ada perjuangan panjang para guru honorer yang masih menanti keadilan. Mereka bukan sekadar tenaga pengajar, tetapi juga pilar masa depan generasi bangsa yang berharap mendapat pengakuan atas pengabdian mereka.